Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta ayat (2) yang mengamanatkan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Bantuan Sosial Tunai (BST), yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program bantuan sosial.