Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 23 A secara tegas menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Kegunaan dan potensi sektor pajak sangat penting dalam konteks pendanaan pembangunan, sumber pendapatan daerah merupakan masalah yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penerimaan daerah bersumber dari pendapatan daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah di samping berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin.