Transformasi pelayanan publik dengan Artificial Intelligence (AI) merupakan upaya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. AI dapat membantu instansi pemerintah dalam mengolah data secara otomatis, memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat melalui chatbot, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memprediksi berbagai permasalahan publik sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Penerapan AI dalam pelayanan publik memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia (human error), mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Contoh penerapannya meliputi sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis chatbot, analisis data kependudukan, sistem deteksi fraud dalam layanan publik, serta penggunaan AI dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Namun, transformasi pelayanan publik berbasis AI juga menghadapi tantangan seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, implementasi AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek etika, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.