Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi penuh bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam upaya peningkatan ekonomi desa. Salah satu instrumen strategis yang dimandatkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga ekonomi yang berbadan hukum, BUMDes diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan (profit) semata, tetapi juga mengemban fungsi sosial (social value) melalui pemberdayaan potensi lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.