Masalah sampah telah menjadi isu lingkungan global yang sangat mendesak untuk ditangani di abad ke-21. Seiring dengan peningkatan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang masif, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam manajemen limbah padat, di mana kegagalan pengelolaan sampah berdampak langsung pada pencemaran tanah, polusi udara, hingga kerusakan ekosistem perairan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah "Bumi Murakata", telah menetapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini secara filosofis bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan.