Pelayanan publik merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik meningkat pasca revitalisasi kantor, baik dari segi sarana prasarana, kinerja aparatur, maupun kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan.Fenomena masalah yaitu keterbatasan dan kualitas SDM, pegawai pelayanan tidak ada di tempat saat jam pelayanan dan setelah revitalisasi bangunan informasi prosedur pelayanan tidak ditampilkan secara transparan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas pelayanan dan faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik purposive sampling yang meliputi 13 orang informan. Analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan uji kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan membercheck. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan kurang. Hal tersebut dilihat dari: Pertama, indikator sarana dan prasarana tergolong kurang, karena fasilitas yang disediakan kurang memadai. Kedua, indikator kenyamanan tempat pelayanan tergolong kurang, karena masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana. Ketiga, indikator keahlian pegawai, tergolong kurang, karena masih terdapat ketidakkonsistenan pemahaman prosedur. Keempat, indikator kemampuan pegawai tergolong kurang, karena terdapat ketidakseimbangan kemampuan antarpegawai. Kelima, indikator ketanggapan pegawai tergolong kurang, karena belum konsistennya ketanggapan yang diberikan. Keenam, indikator kecepatan kerja tergolong kurang masih terjadi keterlambatan pada pelayanan. Ketujuh, indikator kedisiplinan pegawai tergolong kurang, karena ditemukan ketidaktepatan pegawai dalam memulai pelayanan. Kedelapan, indikatorkehadiran pegawai tergolong kurang, karena kehadiran belum mampu menjamin kelancaran pelayanan. Kesembilan, indikator perhatian pegawai tergolong kurang, karena perhatian yang diberikan belum menunjukkan empati. Kesepuluh indikator keramahan pegawai tergolong kurang, karena interaksi masih terlalu formal. Faktor pendukung pengelolaan yaitu adanya SOP dan sistem absensi yang jelas. Adapun faktor penghambat yaitu tingginya beban kerja dan antrean pelayanan dan keterbatasan SDM dan ketidakhadiran pegawai. Disarankan kepada camat Kantor Kecamatan Keluaagar lebih menekankan peningkatan dalam penguasaan teknologi dan kedisiplinan pada para pegawainya, dan kepada para pegawai agar lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk mencapai terpenuhinya beragamnya keperluan masyarakat.